Dibaca : 198 kali | Komentar: 0 KEPUTUSAN pimpinan DPR untuk menerapkan finger print sebagai tanda hadir para legislator ditanggapi pesimis oleh kalangan politisi dari kalangan artis. Para selebriti yang berkantor di Senayan ini beranggapan anggota DPR bukanlah pekerja kantoran.
Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR dari PDIP, misalnya, berpendapat bahwa sistem kehadiran tidak menjamin sebuah target bisa selesai. Dia mencontohkan, kehadiran anggota DPR pada rapat Pansus Angket Century sangat tinggi, namun sampai sekarang belum menemukan siapa yang bertanggung jawab atas penyelewengan tersebut. "Tanggung jawab dewan itu melekat, tidak sekedar fisiknya saja yang hadir," ujar pemeran Oneng dalam sinetron komedi Bajaj Bajuri itu.
Menurut dia, anggota DPR merupakan pekerja politik yang tidak bisa disamakan dengan pekerja kantoran. Sehingga, yang dituntut dari mereka itu bukan sekadar kehadiran secara pisik, melainkan substansi politik yang mengedepankan publik. "Percuma hadir jika hanya diam," katanya.
Okky Asokawati, peragawati era 1970-an, teman sekomisi Rieke di Komisi IX, mengatakan bahwa pengawasan atas presensi tidak efektif untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. "Upaya merningkatkan kehadiran dengan memotong gaji bagi yang bolos ataupun dengan penggunaan finger print itu kurang tepat. Lebih baik dikembalikan ke fraksinya karena sanksi (dari) fraksi itu lebih kuat," ujarnya.
Berbeda dengan dua rekannya itu, aktor Jamal Mirdad justru setuju dengan penerapan finger print. Dia memisahkan antara presensi dan kinerja. "Setuju (finger print). Dengan begitu enggak akan ada lagi yang membohongi dengan 'absen' titipan. Tujuannya untuk menegakkan disiplin," ujar wakil rakyat dari Partai Gerindra itu.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, keputusan pimpinan untuk menggunakan sistem finger print itu merupakan respons terhadap harapan publik. "Sebenarnya pimpinan DPR juga enggak enak menggunakan sistem seperti kantoran itu," ujarnya. (Syahrul Munir)
